Penulis: Lestari | Tagar.id, Kamis 1 Oktober 2020
Asosiasi Pertekstilan Indonesia, meminta pemerintah membatasi impor pakaian karena impor barang tersebut naik 7,33% dalam 3 tahun terakhir.
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), memulai penyelidikan safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan atas melonjaknya jumlah impor pakaian dan aksesorinya mulai Kamis, 1 Oktober 2020.
Keputusan ini, diambil sebagai tindak lanjut atas permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang mewakili industri dalam negeri penghasil komoditas tersebut pada 9 September 2020 lalu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dalam tiga tahun terakhur (2017-2019), terjadi penigkatan jumlah impor barang pakaian dan aksesoris pakaian dengan tren sebesar 7,33 persen.
Adapun pada 2019, negara asal impor abrang pakaian dan aksesori pakaian terbesar bagi Indonesia adalah China dengan pangsa impor sebesar 79,29%. Diikuti Bangladesh 5,74 persen, Vietnam 3,41 persen, dan Singapura 3,03 persen. Sedangkan negara lain memiliki pangsa impor di bawah 3 persen.
“Dari bukti awal permohonan yang diajukan API, KPPI menemukan adanya lonjakan jumlah impor barang pakaian dan aksesori pakaian. Selain itu, terdapat indikasi awal mengenai kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri sebagai akibar lonjakan jumlah impor barang tersebut,” ujar Ketua KPPI Mardjoko dalam keterangan resminya belum lama ini.
Sebelumnya, Sekjen API Rizal Rakhman menilai, pelkau industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sulit mengimbangi pertumbuhan ekonomi 2021 yang dipatok pemerintah, yakni sebesar 4 sampai 5 persen.
Menurut Rizal, beratnya langkah untuk mengimbangi target pemerintah tidak lepas dari signifikannya dampak pandemi Covid-19 terhadap industri pertekstilan di Tanah Air.
“Covid-19 berdampak sekali ke industri tekstil. Jadi, untuk mengimbangi target itu akan berat. Pasalnya, pada Mei-Juni 2002 utilitas industri tekstil sampai di bawah 20 persen. Artinya, kami harus memulai dari dasar sekali untuk memulihkan ke kondisi normal,” ungkap Rizal.
Sedangkan untuk mendorong utilitas industri TPT hingga akhir tahun ini, Rizal menyarankan pemerintah untuk melakukan penyehatan permintaan apsar. Sehingga, operasional pabrik dapat berjalan dan suplai bisa muncul.
Adapun saat ini, belanja masyarakat masih tertuju untuk keperluan kesehatan dan keperluan sehari-hari. Sementara untuk meningkatkan belanja tekstil, syarat utamanya adalah pemulihan kesehatan sehingga secara psikologi masyarakat berani membelanjakan uang untuk membeli keperluan lain, seperti misalnya pakaian.
Kemudian, pemerintah juga perlu menerapkan tindakan safeguard produk garmen sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri serta melakukan substitusi bahan impor.SUMBER: https://www.tagar.id/Asosiasi-minta-pemerintah-batasi-impor-pakaian
